GUGATAN INTERPID VS BUPATI BANYUWANGI

Gugatan Intrepid Vs Bupati Banyuwangi
Hakim PTUN Dinilai 'Masuk Angin'

Top of Form

Bottom of Form

Banyuwangi, BD - Upaya Intrepid Mines Ltd untuk mengembalikan haknya dalam pengelolaan tambang emas di tambang Tujuh Bukit Tumpang Pitu Banyuwangi gagal sudah. Sebab, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetap mengesahkan SK Bupati Banyuwangi No 188/709/KEP/429.011/2012 dan No 188/555/KEP/429.011/2012 tertanggal 28 September 2013.

Dengan putusan tersebut pihak penggugat menilai majelis hakim yang dipimpin Tri Cahya Indra Purnama beranggotakan Indaryadi, Dani Elpan sudah "masuk angin". Sebab, pihak penggugat yang diwakili Executive General Manager dan Country Head Intrepid Tony Wenas menilai jika mengacu pada pasal 93 ayat 1 UU No 4 tahun 2009 sudah jelas tertuang bahwa SK Bupati Abdullah Aswar Anas tentang pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT Indo Multi Niaga (PT IMN) ke PT Bumi Suksesindo (PT BSI) milik taipan Edwin Soeryadjaya sangat jelas melanggar hukum.

"Orang awam saja mengetahui bahwa SK tersebut melanggar hukum, namun putusan majelis hakim ini bertolak belakang dengan hukum yang ada, majelis hakim sudah masuk angin," ujar Tony, Kamis (12/9/2013) di PTUN Surabaya.

Lebih lanjut Tony mengungkapkan jika tindakan Bupati Banyuwangi tersebut melanggar pasal 93 ayat 1 UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyebutkan pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkannya ke pihak lain.

Bupati Banyuwangi juga dinilai melanggar pasal 7A PP No 24 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak dapat memindahkannya ke pihak lain dalam hal ini badan usaha yang 51 persen sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pada kenyataannya Bupati Banyuwangi telah memberikan persetujuan perubahan susunan kepemilikan saham berdasarkan SK No 545/764/429.108/2012 tertanggal 6 Desember 2012 yang menyebabkan kepemilikan saham Bumi Suksesindo dikuasai PT Alfa Suksesindo (5 persen) dan PT Merdeka Serasi Jaya (95 persen). "Akibatnya PT IMN selaku pemegang IUP tidak lagi memiliki saham apalagi menjadi mayoritas di perusahaan milik Edwin Soeryadjaya tersebut.

Dengan putusan majelis hakim tersebut semakin memperkuat dugaan telah terjadi konspirasi yang sistematis dalam merampas proyek Tumpang Pitu dan menyingkirak Intrepid. " Kami akan tetap mencari kepastian hukum kendati hal tersebut sangat sulit diwujudkan di Negeri ini," tukasnya.

Mejelis hakim sendiri dalam memutuskan sengketa ini berbeda pendapat (disenting opinion), karena hakim kesatu Tri Cahya Indra Permana berpendapat SK Bupati Banyuwangi tersebut tidak sahggota lainnya Indaryadi, Dani Elpan justru menyatakan bahwa SK tersebut sudah sah.

"Karena perkara ini harus diputus, maka diambil suara terbanyak," tukas hakim Tri Cahya. [BJC/uci/but/Ded]

BANYUWANGI AKAN DI PECAH JADI DUA WILAYAH

 BANYUWANGI, BD - Wacana pemecahan wilayah Kabupaten Banyuwangi menjadi 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Blambangan yang saat ini dibahas oleh DPRD Banyuwangi, rupanya mendapatkan penolakan keras dari masyarakat Banyuwangi sendiri. Masyarakat menilai pemecahan tersebut hanya membuang biaya dan tidak akan mensejahterakan masyarakat.

“Perlu banyak pertimbangan dari banyak sisi atau  aspek untuk dilakukan pemekaran atau pemecahan Kabupaten Banyuwangi. Mulai dari aspek sejarah, aspek pelayanan public, aspek efisiensi anggaran kepada aparatur pemerintah, aspek kultural dan masih banyak lagi,” ujar Budianto, masyarakat Banyuwangi, saat diwawancarai wartawan, Rabu (11/09/2013).

Menurutnya, saat ini tidak perlu lagi  membahas munculnya wacana pemecahan untuk Kabupaten Banyuwangi. Namun yang perlu dibahas adalah perbaikan pelayanan public, peningkatan indeks ekonomi dan pemerataan pembangunan.

“Pemecahan Kabupaten Banyuwangi menjadi 2 tidak menjamin wilayah yang dipecah akan lebih baik. Banyak pemekaran yang dilakukan diluar Jawa yang dinilai gagal dalam mengembangkan wilayahnya,” imbuhnya.

Budianto juga menilai, banyak daerah-daerah yang dipecah dan terlalu kecil serta tidak memiliki kemampuan ekonomi yang besar saat ini kurang mandiri. Pemerintahan yang mandiri harus memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Sehingga tidak terlalu menggantungkan dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah pusat.

Budianto menambahkan, saat ini yang perlu dilakukan adalah memperbanyak unit-unit diwilayah daerah selatan Banyuwangi. Unit-unit tersebut nantinya akan mendekatkan pelayanan masyarakat urusan birokrasi pemerintahan.

Selain itu, untuk mewujudkan pemekaran wilayah Banyuwangi pasti akan berdampak pada pengeluaran banyak biaya. Semisal, pendirian Ibukota Kabupaten, yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

“Daripada membuang biaya dan membangun lagi Kabupaten baru, lebih baik anggaran tersebut dilakukan untuk memperbanyak unit yang ada di wilayah selatan Banyuwangi,” tambahnya.

Dirinya juga menuding munculnya wacana tersebut lantaran adanya beberapa aspek. Mulai dari kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi diwilayah selatan dan adanya gunung Tumpang Pitu yang mengandung mineral emas. Pihaknya meminta kepada pengambil kebijakan untuk tidak gegabah melakukan pembahasan terkait dengan pemecahan Kabupaten Banyuwangi.

“Menurut budayawan, Banyuwangi ini adalah Tamansari Nusantoro atau miniatur dari Nusantara. Banyak macam ragam di Banyuwangi ini. Kalau miniaturnya saja terpecah pecah, bagaimana jika Nusantaranya terpecah?” tandas pria penyuka gandrung ini. [soj,af/ded

PESAWAT GARUDA BUKA RUTE PENERBANGAN DI BUMI BLAMBANGAN BANYUWANGI

Banyuwangi, BD - PT Garuda Indonesia berencana menerbangi rute Banyuwangi-Surabaya pergi pulang (PP) dengan menggunakan pesawat ATR 72-600 dan penerbangan perdana pada 1 Desember 2013.

Kepala Bandara Blimbingsari Banyuwangi, Andy Hendra mengatakan pihak Garuda melihat potensi pasar yang cukup tinggi di Banyuwangi karena jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan meningkat setiap tahun.

"Peningkatan jumlah penumpang cukup signifikan, bahkan banyak penumpang yang kesulitan mendapatkan tiket saat libur akhir pekan," tuturnya, Senin.

Data di Bandara Blimbingsari tercatat jumlah penumpang selama tahun 2011 sebanyak 7.000 orang, tahun 2012 meningkat menjadi 25.000 orang, dan sejak Januari-Juli 2013 atau semeseter I 2013 sebanyak 21.000 orang.

"Sebelum membuka rute penerbangan baru, tentunya Garuda sudah menjajaki potensi pasar terlebih dahulu. Peluang itu yang ditangkap oleh pihak manajemen, setelah maskapai Merpati tidak lagi menerbangi Blimbingsari," ucapnya.

Menurut Andi, pesawat jenis ATR 72-600 milik PT Garuda dijadwalkan tiba di Banyuwangi pada Oktober-November 2013 karena pesawat berkapasitas penumpang 72 orang akan beroperasi pada awal Desember 2013.

Sebelumnya General Manager (GM) PT Garuda di Surabaya, Arie Suriyanta kepada sejumlah wartawan mengatakan pihaknya telah melakukan survei beberapa waktu lalu di Bandara Blimbingsari dan secara umum sangat memenuhi kelayakan, sehingga PT Garuda Indonesia memutuskan untuk membuka rute penerbangan ke Banyuwangi.

"Rute yang akan dibuka Denpasar-Banyuwangi PP. Pesawatnya akan berangkat dari Bandara Ngurah Rai, kemudian transit di Bandara Blimbingsari dan melanjutkan perjalanan ke Bandara Juanda Surabaya PP," tuturnya.

Untuk sementara waktu, lanjut dia, penerbangan rute Denpasar-Banyuwangi akan melayani satu kali penerbangan dalam sehari dan apabila pertumbuhan pasarnya baik, maka PT Garuda Indonesia akan menambah jumlah "flight" ke Banyuwangi.

Sementara itu, Loka Pendidikan dan Latihan Penerbangan Banyuwangi juga meresmikan tiga pesawat latih baru di Bandara Blimbingsari, Minggu (8/9).

Peresmian tiga unit pesawat itu dilakukan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan Santoso Edy Wibowo bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Jenis pesawat latih yang diresmikan adalah pesawat yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat seharga 300 ribu dolar AS atau setara Rp3 miliar setiap unitnya dengan jenis Cessna 172s berkapasitas empat orang penumpang yang merupakan buatan pabrikan Cessna Aircraft Company, Kansas.
(KR-FQH/C004).[Ded/ant]

CALON JAMAAH HAJI BANYUWANGI BERANGKAT 3 OKTOBER

BANYUWANGI - Sebanyak 791 jamaah calon haji asal Kabupaten Banyuwangi akan berangkat menuju tanah suci Mekkah mulai 3 oktober mendatang. Jamaah calon haji tersebut dibagi dalam dua kloter, yaitu kloter 53 dan 54.
Kasi  Pemberangkatan  Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Banyuwangi, Muhkhlis, mengatakan, hingga sekarang ini belum ada penurunan jamaah haji asal Banyuwangi. Selain itu, Mukhlis memastikan pada pemberangkatan 3 Oktober mendatang calon jamaah haji Banyuwangi akan di lepas langsung oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Dijadwalkan, pelepasan akan dilaksanakan sekitar pukul 8 pagi untuk kloter 53. Dan  untuk kloter 54 akan diberangkatkan pukul 9.
"Jadi diperkirakan masuk asrama haji di Surabaya pada tanggal 4 (Jumat) pukul 8 pagi,” terangnya kepada wartawan, Rabu (11/09/2013).
Sementara itu, untuk kepulangan jamaah haji dari tanah suci, sambung Mukhlis,  kloter 53 dijadwalkan pada Kamis (14/11/2013). Sedangkan Jumat (15/11/2013) kloter 54 dijadwalkan tiba di Banyuwangi.
Mukhlis menambahkan, data dari Kementrian Agama Banyuwangi, calon jamaah haji dengan umur tertua periode 2013 berada di usia 75 tahun.
“Sedangkan untuk usia termuda yaitu Farah Alfira asal segobang Kecamatan Licin Banyuwangi dengan umur 18 tahun,” tutupnya. [ ded/soj]

BALITA BANYUWANGI IKUTI LOMBA BALITA SEHAT 2013

BALITA BANYUWANGI IKUTI LOMBA

BALITA SEHAT INDONESIA 2013 DI RSI FATIMAH 

BANYUWANGI, BD – Tepat di Aula Rumah Sakit Islam Fatimah pekan lalu alunan lagu, suara bayi dan anak sungguh terdengar merdu di telinga. Pasalnya, di tempat itu pula di selenggarakan lomba Balita. tampak pula ocehan bayi dan wajah - wajah imut para balita serta ibu- ibu dari berbagai Desa berkumpul menjadi satu. Para balita-balita tersebut bukan sekedar ngoceh tanpa sebab melainkan sedang mengikuti lomba Balita Sehat Indonesia 2013 yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Banyuwangi ( Dinkes).

Lomba ini merupakan salah satu proyeksi perkembangan program Harapan Keluarga Peduli Anak Sejak Dini (Harga Pas) serta Anak Tumbuh Optimal, Berkualitas dan Cerdas (Anak Tokcer) guna wujudkan MDG-s 2015. Lomba juga digunakan sebagai indikator peningkatan dari program tersebut.

Kepala Bidang Bina Kesehatan Keluarga Dinkes Banyuwangi, dr. Juwana menjelaskan, dalam pelaksanaannya lomba balita sehat ini dibagi dalam 3 kategori kelompok umur. Yaitu kelompok umur 6 hingga 18 bulan 15 hari, 18 bulan 16 hari sampai dengan 3 tahun 15 hari. sedangkan kategori yang ketiga, umur 3 tahun 16 hari hingga 6 tahun.

Dalam penilainnya, balita peserta lomba akan diukur dalam segi pertumbuhan dan perkembangan. untuk pertumbuhan dinilai dari berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala.
Sementara dalam penilaian perkembangan anak, Indikator utamanya adalah gerak motorik halus dan kasar. Indikator itu sendiri terlihat dari kecerdasan serta kesehatan secara umum. Meliputi gigi, fisik umum seperti badan, lihat, dengar, ditambah pengamatan gangguan kesehatan mental emosional. "Nanti diajak bermain perkelompok umur dan akan diketahui hasilnya, apakah ada autis atau tidak”.

Perlombaan yang terlihat meriah ini diikuti oleh 45 puksesmas yang masing-masing mengirim 3 balita kelompok umur yang sebelumnya telah diseleksi.

Kegiatan ini selain merangsang peningkatan kinerja dari tingkat bawah, lomba ini juga sebagai upaya  pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pemenuhan gizi 1000 hari pertama mulai dari anak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. "Bukan maksudnya untuk menang-menangan tapi untuk tahu kualitas anak semakin baik. Sehingga perhatian orang tua, keluarga, lingkungan bisa fokus dalam pemenuhan gizinya," ungkapnya.

Meski Dinkes mengakui perkembangan balita sehat Banyuwangi sudah cukup baik. Namun pihaknya tetap merangsang masyarakat Banyuwangi untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengolah makanan bergizi bagi buah hati. Karena, penemuan terbaru di tahun 2013, sebanyak 217 balita Banyuwangi masih belum bisa lepas dari kasus gizi buruk.

Untuk menanggulanginya, Dinkes melatih 155 orang sebagai motivator gizi tingkat desa kelurahan. Dinkes miliki target pada 2014 akan ada 217 motivator gizi yang tersebar di seluruh kabupaten Banyuwangi. Sehingga motivator gizi bisa mengenal permasalahan gizi ditiap keluarga. Kasus gizi buruk memang sulit dihilangkan. Meskipun jumlahnya di Banyuwangi hanya 1.14 persen namun pihaknya terus mendorong agar kasus serupa bisa ditekan. "Harapan selalu kita dorong kesitu, karena ini hal kompleks yang perlu dukungan dari banyak pihak terutama pola asuh orang tua," pungkasnya kembali. [ ded/sj/dks/narto ]

ANGKA KELAHIRAN DI BANYUWANGI MASIH TERGOLONG TINGGI

ANGKA KELAHIRAN DI BANYUWANGI MASIH TRGOLONG TINGGI

BANYUWANGI, BD - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Timur lakukan mini survei (MS) di 38 Kabupaten/Kota, termasuk di Banyuwangi. Agenda MS dilaksanakan mulai hari  Rabu  kemarin (04/09/2013) hingga akhir September 2013 mendatang.

Kasubid Pengolahan Data dan Pelaporan, BPPKBN Banyuwangi, Sri Indrastuti menguraikan, meski jumlah pasangan usia subur (PUS) pengguna KB aktif dan KB baru di Banyuwangi pencapaiannya selalu melebihi target realisasi. Namun angka kelahiran masih tergolong tinggi.

Data BPPKB Banyuwangi menyebutkan, dalam sehari terjadi kelahiran di Banyuwangi sebanyak 65 kelahiran. Dan jika tidak melakukan pengendalian kelahiran maka diprediksi pada tahun 2030 akan terjadi ledakan penduduk. "Jadi meskipun ikuti KB tidak sedikit PUS miliki anak lebih dari dua, diharapkan bisa ditularkan ke PUS lain supaya pakai KB. (Tagline) "dua anak lebih baik" diganti "dua anak cukup" itu juga cara menciptakan mindset ke masyarakat kalo dua anak itu cukup, jadi ini penegasan," urainya saat berbincang dengan wartawan.

Wanita yang akrap disapa Iin menambahkan, data jumlah pengguna KB baru hingga Juli 2013 di Banyuwangi, total mencapai 39 ribu lebih PUS atau telah mencapai 75 persen dari jumlah yang ditargetkan. Kegiatan MS sendiri ditujukan untuk memperoleh angka peserta KB aktif representatif, pemakaian KB yang Rational Efektif Efisien (REE), pelayanan kontrasepsi, dan alasan PUS yang tidak ikuti program KB.

Untuk pelaksanaan MS, BPPKB Banyuwangi bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi yang telah menerjunkan 7 Mahasiswa pilihan yang lakukan survey. "Mereka bertugas lakukan survei dengan jumlah sampel blok sensus 40 desa pada 22 Kecamatan dengan jumlah sampel 1000 orang sampel PUS diantara umur 15 hingga 49 tahun," tuturnya.

Dekan FISIP Untag Banyuwangi Sri Wilujeng mengatakan, ketujuh mahasiswanya mulai lakukan MS mulai hari ini. Pihaknya, konsisten dan berperan aktif mendukung program pemantauan peserta KB aktif melalui MS yang merupakan survei berskala nasional. MS yang baru kali pertama digelar secara nasional ini juga untuk ketahui tingkat kesenjangan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan responden. "Tentu kedepan hasilnya berguna untuk Pemerintah terutama Banyuwangi untuk penentuan kebijakan semua pembangunan yang berorientasi dalam kependudukan," lugasnya.

Ditemui secara terpisah,  mahasiswa FISIP Untag Banyuwangi pelaksana MS, mengaku mendukung program MS. Karena selain sebagai bentuk pengabdian kepada almamater, program ini juga merupakan bentuk pendampingan langsung kepada masyarakat. "Selain survei kita juga lakukan pendampingan dan pemberdayaan kualitas perempuan untuk menjadi ibu mandiri. Sehingga bisa ikut ciptakan keluarga kecil sejahtera dan bahagia.[ ded/sj/wpA/narto]